Membahas kemacetan yang ada di sekitar Jabodetabek maupun daerah lainnya, tentu saja tidak akan ada habisnya. Bahkan kita juga tahu kemacetan bisa saja terjadi di kawasan jalan tol yang notabene....
Kalau tinggal
di sekitaran Jabodetabek, tentu saja kita harus siap berhadapan dengan
kemacetan yang mungkin saja bakal menyita waktu berharga kita. Apa lagi
jika jarak yang harusnya kita tempuh tidak sebanding dengan waktu yang harus
kita tempuh.
Membahas kemacetan
yang ada di sekitar Jabodetabek maupun daerah lainnya, tentu saja tidak akan
ada habisnya. Bahkan kita juga tahu kemacetan bisa saja terjadi di kawasan
jalan tol yang notabene merupakan jalur yang dibuat untuk mempercepat jarak
jauh dan mengurangi kemacetan.
Kemacetan ini
menjadi masalah banyak pihak. Bukan hanya menjadi masalah personal, bahkan
perusahaan juga merasakan kerugian dari hal ini. Seperti yang kita ketahui,
kemacetan bisa menghambat mobilitas perusahaan juga menimbulkan kerugian
materiil dan non-materiil.
Tentu saja
hal ini menjadi bahasan yang menarik untuk didiskusikan. Untuk itu, thewagia menghadiri undangan diskusi yang
diselenggarakan JNE yang bertajuk “JNE
kumpul bareng kawan pers nasional (JNE keren)”. Acara ini bertempat di kawasan
Sudirman tepatnya di Mercantile Athletic World Trade Center I.
Diskusi
keren ini dihadiri langsung oleh Presiden Direktur JNE, M. Fariadi, dan tiga
pembicara lain yakni Setijadi selaku Chairman
Supply Chain Indonesia, Budi Paryanto yang merupakan Wakil Ketua Umum Asperindo,
Bambang Prihartono, Pengelola BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek)
dan Rico Rustombi yang merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Logistik.
Bukan hanya
itu, acara ini menjadi lebih istimewa karena dihadiri oleh Menteri Perhubungan
Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi.
Kali ini ada
tiga kebijakan yang menjadi bahan pokok diskusi, kebijakan tersebut diantaranya
:
- Penerapan nomor ganjil-genap nomor kendaraan di gerbang tol Bekasi Barat, Bekasi Timur dan sekitar daerah Jakarta
- Pembatasan jam operasional angkutan barang
- Jalur khusus angkutan umum
Dari ketiga
kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Banyak pihak menilai kebijakan
tersebut mempengaruhi mobilitas perusahaan logistik. Terlebih untuk kebijakan
penerapan ganjil genap nomor kendaraan, ini menjadi alasan bisa menghambatnya
proses pengiriman barang.
Setiap perusahaan
logistik tentu saja ingin memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Salah
satunya adalah layanan pengiriman barang cepat atau tepat waktu. Untuk mencapai
tujuan ini ternyata hambatannya memang sangat komplit. Terlebih waktu yang
dibutuhkan untuk mengirim barang tidak bisa diprediksi dan belum lagi dengan
kebijakan-kebijakan pemerintah setempat serta pungli.
Selain permasalahan
tersebut, Volume Car (VC) Ratio atau alat untuk mengukur kepadatan kendaraan
semakin mendekati angka 1,05 yang menandakan kondisi jalan padat dan tidak
bergerak. Namun, setelah tiga minggu kebijakan ini dijalankan, Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengklaim kepadatan yang terjadi turun dari
angka tersebut menjadi 0,48. Hal ini menandakan bahwa penerapan kebijakan ini
tergolong sukses. BPTJ juga menyatakan sistem yang diberlakukan ini stem ini
sudah digunakan di berbagai negara besar, termasuk salah satunya Tiongkok yang
seperti kita tahu negara ini merupakan negara dengan penduduk terpadat di
dunia.
Menurut Menteri
Perhubungan, DKI Jakarta tidak akan mengalami kemacatan parah saat jam-jam
sibuk setelah proyek angkutan massal di Jabodetabek sudah beroperasi secara
maksimal. Saat ini beberapa proyek tersebut memang masih tahap proses penyelesaian,
diantaranya Mass Rapid Transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia-Kampung
Bandan, kereta ringan Light Rail Transit (LRT) Jakarta, dan LRT Jabodetabek. Proyek
ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2023-2024.
Bahkan untuk
memperlancar proses pengiriman barang dan mengurai kemacetan, pemerintah juga
telah membuka jalaur-jalur tol baru untuk angkutan khusus barang dan beroperasi
di jam-jam tertentu.
COMMENTS